JAKARTA - Penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau kembali menjadi perhatian utama pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam mempercepat program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini ditempuh tidak hanya lewat penambahan kuota rumah subsidi, tetapi juga melalui terobosan baru berupa skema pembiayaan yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.
Dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 September 2025, Presiden Prabowo memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk membahas secara khusus progres program perumahan rakyat. Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum penegasan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan akses hunian terjangkau secara lebih luas.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ungkap Maruar.
Realisasi Penyerapan Rumah Subsidi 2025
Menteri PKP melaporkan capaian terbaru dari program rumah subsidi. Hingga 15 September 2025, penyaluran sudah menunjukkan perkembangan positif.
“Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047,” jelas Maruarar.
Menurutnya, kenaikan kuota tersebut tidak hanya sebatas rencana di atas kertas. Pemerintah telah mengawalnya dengan pelaksanaan konkret di lapangan, sehingga target yang ditetapkan dapat benar-benar terealisasi.
Terobosan Baru: KUR Perumahan
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah penerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan. Skema senilai Rp130 triliun ini disebut Maruarar sebagai langkah bersejarah, karena baru pertama kalinya KUR diarahkan untuk mendukung pembiayaan rumah rakyat.
“Itu dari segi suplai ada Rp 117 triliun. Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi 5 persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya cuma 6 persen,” terangnya.
Dengan adanya subsidi bunga, para pelaku usaha di sektor konstruksi perumahan dapat menekan biaya produksi. Hal ini diharapkan berdampak langsung pada harga jual rumah yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dukungan untuk UMKM dan Sisi Permintaan
Tidak hanya fokus pada suplai, KUR perumahan juga dirancang untuk memperkuat sisi permintaan. Program ini menyasar pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha berbasis hunian, sehingga mereka tidak hanya memiliki tempat tinggal layak, tetapi juga sarana untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
“Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya. Kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya. Nah ini buat UMKM ya yang masuk ke UMKM, Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya 6 persen. Dan jumlahnya sampai 500 juta. Sorry plafonnya, plafonnya sampai 500 juta, bunganya 6 persen,” ujar Maruarar.
Bagi masyarakat kecil, skema ini dinilai membuka peluang lebih luas dalam memanfaatkan rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset produktif yang mendukung usaha sehari-hari.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Maruarar menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian dan dukungan penuh dari Presiden. Implementasi KUR perumahan dikawal melalui perbankan yang bertugas menyalurkan pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Jadi belum pernah tuh ada KUR perumahan dari kita Merdeka sampai sekarang. Jadi itu terobosan banget tuh dan kita juga udah bekerja sama untuk program seperti arahan Presiden Prabowo, membuat program untuk melawan rentenir,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman informal berbunga tinggi. Dengan adanya akses kredit formal berbunga rendah, beban masyarakat bisa lebih ringan, sementara sektor perumahan tumbuh lebih sehat.
Perhatian Serius Presiden
Kebijakan percepatan rumah subsidi dan KUR perumahan mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menjadikan hunian layak sebagai bagian dari pembangunan nasional. Peningkatan kuota rumah subsidi yang cukup signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, serta realisasi lebih dari 221 ribu unit hingga pertengahan September, menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program ini diharapkan tidak hanya memberi rumah yang layak huni, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan melalui peluang usaha. Dukungan subsidi bunga kredit hingga Rp500 juta bagi UMKM menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dengan terobosan ini, pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan. Hunian terjangkau diposisikan sebagai pintu masuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera, di mana setiap keluarga dapat merasakan manfaat ganda: tempat tinggal yang aman dan peluang usaha yang produktif.